Sistem Politik Di Indonesia
SALAM DARI SAYA HEFFRI HUTAPEA
SISWA SMA NEGERI 1 SIANTAR NARUMONDA
A. Pengertian
sistem Politik
1. Pengertian
Sistem
2. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang
artinya Negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan
dengan tata cara pemerintahan, Politik biasanya menyangkut kegiatan
partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan
bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam
rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang
kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
3. Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno,
sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu
kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan
serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur
individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan
hubungan Negara dengan Negara.
4. Pengertian
Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan
atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan
umum termasuk proses penentuan tujuan,
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang
tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif,
eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan
kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya
kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik
sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan
masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik
adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia
diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
B. Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem
politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari
masa-masa berikut ini:
- Masa prakolonial
- Masa kolonial
(penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi
terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Masing-masing masa
tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
- Penyaluran tuntutan
- Pemeliharaan nilai
- Kapabilitas
- Integrasi vertikal
- Integrasi horizontal
- Gaya politik
- Kepemimpinan
- Partisipasi massa
- Keterlibatan militer
- Aparat negara
- Stabilitas
Bila diuraikan
kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial
(Kerajaan
- Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
- Pemeliharaan nilai –
disesuikan dengan penguasa
- Kapabilitas – SDA
melimpah
- Integrasi vertikal – atas bawah
- Integrasi horizontal –
nampak hanya sesama penguasa kerajaan
- Gaya politik –
kerajaan
- Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
- Partisipasi massa –
sangat rendah
- Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan
dengan perang
- Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang
memerintah
- Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa
perang
2. Masa kolonial
(penjajahan)
- Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
- Pemeliharaan nilai –
sering terjadi pelanggaran ham
- Kapabilitas –
melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
- Integrasi vertikal –
atas bawah tidak harmonis
- Integrasi horizontal –
harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
- Gaya politik –
penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
- Kepemimpinan – dari
penjajah dan elit pribumi yang diperalat
- Partisipasi massa –
sangat rendah bahkan tidak ada
- Keterlibatan militer –
sangat besar
- Aparat negara – loyal kepada penjajah
- Stabilitas – stabil
tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi
Liberal
-
Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
- Pemeliharaan nilai –
penghargaan HAM tinggi
- Kapabilitas – baru
sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
- Integrasi vertikal –
dua arah, atas bawah dan bawah atas
- Integrasi horizontal-
disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
- Gaya politik –
ideologis
- Kepemimpinan –
angkatan sumpah pemuda tahun 1928
- Partisipasi massa –
sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
- Keterlibatan militer –
militer dikuasai oleh sipil
- Aparat negara – loyak
kepada kepentingan kelompok atau partai
- Stabilitas -
instabilitas
4. Masa Demokrasi
terpimpin
- Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan
karena adanya Front nas
- Pemeliharaan nilai –
Penghormatan HAM rendah
- Kapabilitas –
abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
- Integrasi vertikal –
atas bawah
- Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
- Gaya politik –
ideolog, nasakom
- Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
- Partisipasi massa –
dibatasi
- Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
-
Aparat negara – loyal kepada negara
- Stabilitas - stabil
5. Masa Demokrasi
Pancasila
- Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian
tidak terpenuhi karena fusi
- Pemeliharaan nilai –
terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
- Kapabilitas – sistem
terbuka
-
Integrasi vertikal – atas bawah
- Integrasi horizontal –
nampak
- Gaya
politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
- Kepemimpinan –
teknokrat dan ABRI
- Partisipasi massa –
awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
- Keterlibatan militer –
merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
- Aparat negara – loyal
kepada pemerintah (Golkar)
- Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
- Penyaluran tuntutan –
tinggi dan terpenuh
-Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
- Kapabilitas
–disesuaikan dengan Otonomi daerah
- Integrasi vertikal –
dua arah, atas bawah dan bawah atas
- Integrasi horizontal –
nampak, muncul kebebasan (euforia)
- Gaya politik –
pragmatik
- Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
- Partisipasi massa –
tinggi
-
Keterlibatan militer – dibatasi
- Aparat negara – harus
loyal kepada negara bukan pemerintah
- Stabilitas – instabil
C. Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari
proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya
tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan
analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di
dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar
menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka,
karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan
dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan
satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga
tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi
sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus
dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem,
pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk
menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan
dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli
politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh
teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari
sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik
melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa
besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat
dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan
politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau
dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input
dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh
penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas
yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya
alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat
potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah.
Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para
penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah
berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh
masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan
secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata
distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai
pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam
menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka
dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan
benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian
regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat
terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah
dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima
oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka
semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat
hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah
sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat
sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas
dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup
dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara
yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional.
Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa
(superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada
negara-negara berkembang.
Perbedaan sistem politik di berbagai Negara
1. Sistem Politik Di Negara Komunis
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan
hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya
mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat
pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat
2. Sistem Politik Di Negara Liberal
Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap
individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari
pemerintah dan agama, penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas, sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya
terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas.
3. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia
Sistem politik yang
didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang
demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di
Indonesia adalah :
1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Pemilihan langsung
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Pemilihan langsung
7. Sistem pemerintahan presidensiil
Comments
Post a Comment